Kegiatan konsolidasi dan literasi demokrasi Bawaslu Pacitan melibatkan elemen mahasiswa, partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Agenda ini diharapkan mampu meningkatkan literasi politik pihak terkait. Langkah ini merupakan bukti eksistensi Bawaslu yang tetap aktif di luar tahapan pemilu.
Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta turut memberikan arahan strategis. Ia menyampaikan agar menggunakan bridging dengan semisal indikator pemilu yang demokratis untuk mempermudah masuk ke isu strategis lainnya. Adapun konsolidasi demokrasi yang dapat disinergikan dengan kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Disisi lain, dalam kegiatan tersebut Muhammad Nur selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pacitan menguraikan kegiatan konsolidasi dan literasi demokrasi secara rinci. Ia memaparkan bahwa diskusi konsolidasi telah menyentuh isu krusial yang menjadi perhatian publik. “Dalam Konsolidasi yang telah kami laksanakan kami mendapat banyak masukan terkait isu krusial yang perhatian publik seperti wacana baru pemilihan kepala daerah, netralitas birokrasi, dan pencegahan politik uang.” ungkapnya.
Seluruh jajaran dituntut untuk selalu menjaga profesionalitas dan independensi dalam setiap aktivitas di lapangan. Integritas tersebut sangat krusial agar marwah Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tetap terjaga dengan baik. Rapat koordinasi hari ini ditutup dengan perkenalan pejabat struktural yang baru. Andi Anugerah Batara Mula sebagai Kepala Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyapa seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.