Bupati Penajam Paser Utara Dorong Pengoptimalan Dana Bagi Hasil Sawit
Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, meminta pemerintah pusat untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Permohonan ini disampaikan dalam audiensi yang dilakukan antara Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mudyat menekankan pentingnya DBH sawit untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah yang merupakan penghasil sawit. Ia menjelaskan bahwa meskipun kontribusi sektor sawit sudah signifikan, manfaatnya perlu lebih dirasakan oleh masyarakat setempat.
"Optimalisasi DBH sawit ini sangat mendesak, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini terdampak oleh aktivitas perkebunan," ungkap Bupati Mudyat Noor, seperti yang dilaporkan oleh Diskominfo PPU.
Lebih lanjut, Bupati Mudyat juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam pembagian manfaat dari DBH sawit. Ia menyatakan bahwa potensi besar dari sumber daya perkebunan harus dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah penghasil.
"Masyarakat di daerah penghasil sawit juga harus merasakan manfaat yang seimbang dari kekayaan sumber daya alam ini, terutama melalui perbaikan akses dan fasilitas umum," tambahnya.
Audiensi yang diadakan di Gedung F Lantai 8 Kementerian Dalam Negeri ini juga dihadiri oleh beberapa kepala daerah anggota AKPSI, termasuk Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasangkayu, dan Bupati Mamuju, serta jajaran pengurus AKPSI.
Direktur Jenderal Otda Kemendagri, Akmal Malik, menyambut positif inisiatif dari AKPSI. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pengelolaan DBH sawit dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Akmal Malik juga menekankan perlunya regulasi yang kuat dan berbasis data sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, langkah ini penting untuk mendukung sinkronisasi program antara daerah dan kementerian terkait di tingkat pusat.
"Regulasi berbasis data sangat penting sebagai dasar sinkronisasi program daerah dengan kementerian/lembaga terkait. Ini termasuk dalam mendukung usulan para kepala daerah mengenai optimalisasi DBH sawit," jelas Akmal.
Selain isu regulasi, Akmal menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diatasi, mulai dari penguatan kelembagaan petani, perbaikan infrastruktur yang terbatas, hingga penyesuaian dengan tuntutan global mengenai keberlanjutan perkebunan sawit. Ia menambahkan bahwa dukungan dari Kemendagri akan diwujudkan melalui fasilitasi pertemuan lanjutan, termasuk koordinasi dengan kementerian teknis lainnya untuk membahas DBH sawit secara lebih komprehensif.
