DKI Jakarta Dukung Kebijakan Pembatasan Game Online Pasca Tragedi SMAN 72
Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berencana membatasi atau bahkan menutup peredaran beberapa game online di Indonesia. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap tragedi ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta pada Jumat, 7 November.
Pramono menjelaskan, Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah agar insiden serupa tidak terulang. "Tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMAN 72 tidak terulang kembali," ujarnya saat memberikan keterangan di Balai Kota Jakarta, Senin.
Setelah menjenguk para korban ledakan, Pramono mengungkapkan keprihatinannya dan berharap kejadian tersebut tidak terulang. "Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang mencari solusi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena game online. "Kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online," kata Prasetyo.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa game daring terindikasi mengandung elemen yang berpotensi merusak moral generasi muda. "Karena, tidak menutup kemungkinan, gim daring ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin bisa mempengaruhi generasi kita ke depan," ungkapnya.
Dugaan keterkaitan aksi pelaku dengan game online diperkuat oleh penemuan barang bukti, seperti sepucuk laras panjang mainan di dekat lokasi kejadian. Insiden ini menjadi pemicu bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait peredaran game dengan rating kekerasan.
Prasetyo menyebutkan salah satu game yang menjadi perhatian adalah Player Unknown's Battlegrounds (PUBG), yang dianggap memiliki konten eksplisit mengenai penggunaan senjata api dalam konteks permainan perang. "Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi," ujarnya.
Selain itu, Prasetyo juga menyoroti bahaya psikologis yang dapat mengancam anak di bawah umur jika mereka mengakses permainan semacam itu tanpa pengawasan orang tua. Paparan terhadap tindakan kekerasan virtual dikhawatirkan dapat menormalisasi perilaku agresif dalam kehidupan nyata. "Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja," katanya.
