Dominasi Kelapa Sawit dalam Penerimaan Bea Keluar di Kalimantan Bagian Selatan Mencapai 99,64%
Banjarmasin, HAISAWIT – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan melaporkan bahwa komoditas kelapa sawit mendominasi 99,64 persen dari total penerimaan bea keluar pada tahun 2025. Pencapaian ini menunjukkan surplus perdagangan yang konsisten, menjadikan sektor perkebunan sebagai tulang punggung utama dalam mencapai target penerimaan fiskal.
Realisasi akhir penerimaan bea keluar mencapai Rp899 miliar, yang setara dengan 508,18 persen dari target awal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Dwijo Muryono, menjelaskan bahwa tingginya harga kelapa sawit sepanjang tahun ini berkontribusi signifikan terhadap nilai bea keluar yang dipungut.
"Tingginya harga kelapa sawit sepanjang tahun 2025 membuat nilai bea keluar yang dipungut menjadi signifikan. Selain penerimaan bea dan cukai sebesar Rp899 miliar, kami juga mencatat penerimaan negara lainnya mencapai Rp6,4 triliun," jelas Dwijo.
Komponen Penerimaan Negara
- Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor: Rp2,1 triliun
- Pajak Penghasilan (PPh) Ekspor: Rp1,6 triliun
- Setoran Dana Sawit: Rp1,2 triliun
- Pajak Penghasilan (PPh) Impor: Rp467 miliar
Dwijo Muryono menambahkan bahwa porsi penerimaan yang terdaftar sebagai bea dan cukai hanya berkisar antara 10-20 persen dari total penerimaan, sementara sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak dan dana sawit.
Pemerintah juga mencatat pendapatan dari sektor lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Hasil Tembakau domestik sebesar Rp864 miliar, serta Pajak Rokok yang mencapai sekitar Rp100 juta.
Meskipun surplus perdagangan tetap stabil dari Januari hingga Desember 2025, nilai akumulatifnya mengalami penurunan sebesar 15,51 persen dibandingkan pencapaian tahun 2024. Penurunan ini terjadi di tengah fluktuasi pasar global, namun kelapa sawit tetap menjadi kontributor dominan bagi pendapatan daerah dan nasional di Kalimantan.
Dengan kinerja positif di tahun sebelumnya, pemerintah menetapkan target baru yang jauh lebih tinggi untuk tahun 2026, yaitu Rp11,1 triliun, meningkat 63 kali lipat dibandingkan target tahun 2025 yang sebesar Rp176 miliar.
Laporan kinerja perdagangan tahun 2025 ini diumumkan oleh pihak otoritas pelabuhan dan kepabeanan di Banjarmasin pada Rabu (04/02/2026) sebagai bentuk transparansi terhadap pencapaian target fiskal tahunan.
