Junta Myanmar Hancurkan Pusat Operasi Penipuan Daring
Istanbul (ANTARA) - Otoritas junta Myanmar telah memulai tindakan tegas terhadap sindikat penipuan daring dengan membongkar seratusan bangunan yang dijadikan pusat operasi penipuan. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada akhir pekan lalu, pihak otoritas mengungkapkan bahwa sebanyak 101 bangunan telah dihancurkan, sementara 47 bangunan lainnya direncanakan untuk dibongkar dalam waktu dekat.
Bangunan-bangunan yang dihancurkan tersebut sering kali digunakan oleh sindikat kriminal yang mempekerjakan individu dari luar negeri. Banyak di antara mereka yang mengaku sebagai korban perdagangan manusia dan terpaksa bekerja dalam skema penipuan daring yang menyasar korban di seluruh dunia.
Otoritas Myanmar menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan negara-negara tetangga, organisasi internasional, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang terlibat dalam operasi penipuan tersebut. Penyelidikan dan penahanan terhadap warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas penipuan daring juga sedang berlangsung, menurut otoritas penerangan Myanmar.
Pada hari Senin, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, di Phnom Penh. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerja sama dalam menangani penipuan daring di Kamboja, yang semakin mendesak setelah laporan tentang seorang mahasiswa asal Korea Selatan yang disiksa hingga tewas oleh sindikat penipuan setelah terjebak dalam tawaran kerja palsu di negara tersebut.
Insiden tersebut telah memicu penyelidikan di Korea Selatan dan meningkatkan upaya pemerintah Seoul dalam menangani kejahatan lintas batas. Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis dalam mengatasi penipuan lintas batas serta meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.
Perdana Menteri Kamboja juga menegaskan kepada Menteri Luar Negeri Korea Selatan bahwa keselamatan dan keamanan warga negara Korea Selatan yang tinggal dan bekerja di Kamboja akan tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah Phnom Penh.
Sebagai langkah tindak lanjut, sebuah gugus tugas yang berbasis di Kamboja juga telah diluncurkan untuk menyelidiki jaringan penipuan daring yang menargetkan warga negara Korea Selatan, sebagai hasil dari pertemuan antara Perdana Menteri Kamboja dan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, bulan lalu.
