Portal Media Online - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit yang kini mencakup lahan seluas 478,60 ribu hektar secara terpadu.
Langkah ini diambil untuk memperkuat struktur penerimaan kas daerah, terutama melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan serta bagi hasil komoditas. Fokus utama dari strategi ini adalah efisiensi lahan produktif.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas tanaman kelapa sawit di Kalsel pada tahun 2024 telah mencapai 478,60 ribu hektar. Data ini menunjukkan posisi tawar yang kuat bagi Kalsel dalam industri minyak nabati nasional. Pengelolaan lahan besar ini memerlukan akurasi data yang tinggi setiap tahunnya.
Kalsel tidak hanya bergantung pada kelapa sawit sebagai motor penggerak ekonomi hijau. Komoditas unggulan lain yang juga dikembangkan mencakup tanaman karet seluas 181,87 ribu hektar, kelapa seluas 36,24 ribu hektar, dan kopi seluas 2,30 ribu hektar. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan oleh pemerintah pusat berdasarkan kinerja produktivitas.
Pemerintah daerah berupaya memaksimalkan pengawasan terhadap aspek legalitas lahan agar potensi retribusi dapat terserap secara maksimal. Sinergi antara dinas perkebunan dan instansi pajak menjadi penting dalam memetakan potensi pendapatan dari lahan seluas 478,60 ribu hektar. Setiap area dipantau untuk menghindari sengketa tata ruang. Keberadaan pabrik pengolahan yang menyerap hasil panen petani juga mendukung perputaran ekonomi di wilayah provinsi ini. Pendampingan teknis kepada pemilik kebun dilakukan untuk meningkatkan standar operasional, sementara keberadaan komoditas kecil lainnya tetap diperhatikan untuk menjaga keragaman hayati.