Kamboja Tangkap Lebih dari 2.100 Orang dalam Operasi Pemberantasan Pusat Penipuan Online
Pihak berwenang Kamboja melanjutkan kampanye intensif untuk memberantas pusat penipuan online. Dalam penggerebekan pertengahan Juli 2025, sedikitnya 500 tersangka ditangkap di dua provinsi, menurut sejumlah pejabat.
Menteri Informasi Neth Pheaktra menyatakan penangkapan dilakukan di Provinsi Kandal, yang berada di pinggiran ibu kota Phnom Penh, serta di Provinsi Stung Treng di timur laut Kamboja. Dengan penangkapan terbaru ini, jumlah total orang yang ditahan sejak akhir Juni dilaporkan telah melampaui 2.100 orang.
Ribuan ditangkap di puluhan lokasi
Pihak berwenang menyebut penggerebekan berlangsung di 43 lokasi di berbagai wilayah negara tersebut. Hampir 30% dari para tersangka yang ditahan disebut merupakan warga negara Tiongkok, sementara sisanya berasal dari sekitar sembilan negara lainnya.
Neth Pheaktra mengatakan tindakan tegas itu akan berlanjut. Ia menyebut ada mandat yang jelas dari pimpinan tertinggi untuk memberantas seluruh aktivitas kejahatan siber ilegal, tanpa memandang lokasi maupun afiliasi.
Penipuan online disebut merugikan miliaran dolar
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah lembaga lain memperkirakan geng kriminal internasional mencuri miliaran dolar setiap tahun melalui penipuan online, yang sebagian besar berpusat di Asia Tenggara. Modus yang disebut antara lain pelaku berpura-pura berteman atau menawarkan peluang investasi palsu untuk menipu target.
Data penindakan pada paruh pertama 2025
Penangkapan terbaru ini menyusul operasi penegakan hukum lain pada enam bulan pertama 2025. Mengutip laporan Komisioner Kepolisian Nasional, Neth Pheaktra menyebut terdapat 2.418 penangkapan terkait 18 dugaan operasi penipuan di berbagai wilayah Kamboja, yang berujung pada 73 penuntutan dan 2.322 deportasi.
Sorotan soal perekrutan tenaga kerja dan dugaan pelanggaran HAM
Dalam laporan Juni 2025, Amnesty International menyatakan pencari kerja dari Asia dan sekitarnya kerap tergiur janji pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian terperangkap di kamp kerja paksa yang dioperasikan geng terorganisir. Di tempat tersebut, mereka dilaporkan dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman kekerasan.
Amnesty International juga menyebut investigasi selama 18 bulan menunjukkan adanya koordinasi dan kemungkinan kolusi antara petinggi kompleks tertutup asal Tiongkok dan aparat kepolisian Kamboja, yang dinilai gagal menutup kompleks tersebut meski terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok itu menambahkan, para gembong berbagai operasi penipuan online kerap merupakan bos kejahatan terorganisasi etnis Tiongkok yang umumnya beroperasi di luar Tiongkok, terutama di wilayah dengan penegakan hukum yang lemah.
Organisasi lokal menyambut langkah penindakan
Juru bicara organisasi hak asasi manusia Kamboja, Licadho, Am Sam Ath, menyambut baik operasi tersebut. Ia menilai kampanye semestinya sudah dilakukan sejak lama karena Kamboja telah mendapat kritik dari organisasi internasional, komunitas internasional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait meningkatnya kasus penipuan online yang disebut berdampak negatif pada citra negara, pariwisata, investasi, keamanan, ketertiban, dan jaminan sosial.
Meski demikian, Am Sam Ath menyebut peluncuran kampanye ini sebagai langkah positif untuk menunjukkan tekad pemerintah dalam mencegah dan meredam penipuan online serta membangun kepercayaan. Ia juga menyinggung adanya langkah-langkah terkini dari negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya untuk menekan kejahatan online.
