Pemerintah Kamboja terus melanjutkan upaya besar-besaran untuk membongkar jaringan penipuan online. Dalam dua hari terakhir, pihak berwenang telah menangkap lebih dari 500 tersangka di Provinsi Kandal dan Provinsi Stung Treng. Dengan penangkapan ini, jumlah total tersangka yang ditahan sejak 27 Juni mencapai 2.137 orang, menurut Menteri Informasi Kamboja, Neth Pheaktra.
Penangkapan tersebut merupakan hasil dari penggerebekan di 43 lokasi di seluruh negeri, di mana para tersangka berasal dari berbagai negara. Di antara mereka, terdapat 429 warga Vietnam, 271 warga Indonesia, 589 warga China, 57 warga Korea, 70 warga Bangladesh, dan 42 warga Pakistan. Selain itu, terdapat juga tersangka dari Thailand, Laos, India, Nepal, Filipina, dan Myanmar.
PBB dan lembaga lainnya memperkirakan bahwa penipuan online, yang sebagian besar berasal dari Asia Tenggara, menghasilkan miliaran dolar setiap tahun bagi kelompok kriminal internasional. Para pelaku kejahatan ini sering berpura-pura menjadi teman atau menawarkan peluang investasi palsu untuk menipu korban di seluruh dunia.
Neth Pheaktra menegaskan bahwa operasi penumpasan ini akan terus dilakukan dengan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi negara. Dalam sebuah arahan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Hun Manet, terdapat ancaman pemindahan atau pemecatan aparat negara di semua tingkatan yang gagal mengambil tindakan tegas terhadap penipuan online.
Dalam laporan Komisaris Polisi Nasional, disebutkan bahwa penangkapan terbaru ini menyusul penahanan 2.418 orang lainnya dalam enam bulan pertama tahun ini, yang terlibat dalam 18 operasi penipuan. Penangkapan tersebut juga menghasilkan 73 proses penuntutan dan deportasi terhadap 2.322 warga negara asing.
Para pekerja di pusat-pusat penipuan sering kali direkrut dengan janji palsu, kemudian disekap untuk bekerja di bawah pengawasan ketat. Amnesty International dalam laporan bulan lalu menyatakan bahwa pencari kerja dari Asia dan wilayah lain dijebak dengan tawaran pekerjaan bergaji tinggi, namun terjebak dalam kondisi kerja yang sangat buruk di kamp-kamp yang dikelola oleh geng terorganisir. Mereka dipaksa untuk melakukan penipuan di bawah ancaman kekerasan.
Lebih lanjut, laporan tersebut mengungkapkan adanya kemungkinan kolusi antara para pemimpin kompleks asal China dan aparat kepolisian Kamboja, yang gagal menutup operasi-operasi penipuan meskipun terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan di dalamnya. Banyak dari operasi ini dijalankan oleh bos-bos kejahatan terorganisir yang berasal dari etnis Tionghoa, yang umumnya beroperasi di luar wilayah China, terutama di negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah.