Kemenko Polkam Dorong Perluasan Listrik dan Internet di Perbatasan Belu–Timor Leste
Teknologi

Kemenko Polkam Dorong Perluasan Listrik dan Internet di Perbatasan Belu–Timor Leste

SIARAN PERS NO. 187/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2025

Polkam, NTT – Di tengah geliat pembangunan nasional, Kabupaten Belu salah satu wilayah perbatasan strategis Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang menjadi sorotan pemerintah pusat terkait ketertinggalan arus digitalisasi yang masih minim.

“Wilayah perbatasan bukan hanya benteng terdepan kedaulatan negara, tapi juga harus menjadi simbol kemajuan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sini tertinggal dari arus digitalisasi nasional,” tegas Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika saat rapat koordinasi lintas sektor untuk mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet di kawasan perbatasan, di Belu, NTT.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, bahwa Kabupaten Belu masih menghadapi berbagai tantangan yang serius, baik itu dari sejumlah dusun di beberapa desa belum terjangkau listrik maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses informasi, layanan publik, dan pendidikan yang layak.

“Konektivitas yang merata bukan sekadar soal teknologi, tapi menyangkut keadilan pembangunan dan hak warga negara atas informasi, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik,” tegas Bupati Belu, Willybrodus Lay.

Disamping itu, Pihak PLN menyatakan bahwa wilayah-wilayah tersebut telah menjadi prioritas untuk segera masuk dalam program perluasan jaringan listrik. Di sisi lain, operator seluler menyampaikan kesiapan untuk memperluas cakupan sinyal, asalkan dukungan infrastruktur dasar seperti daya listrik dan menara dapat terpenuhi.

Agus menekankan bahwa perlu pembentukan SMP Digital sebagai proyek percontohan di salah satu wilayah blank spot yang belum memiliki akses listrik dan internet. “Proyek ini akan menjadi simbol transformasi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta,” ujar Agus.

Tak hanya itu, pemerintah daerah, operator seluler, dan PLN juga sepakat untuk mendukung program prioritas nasional seperti Ketahanan Pangan, Koperasi Merah Putih, dan Pemerataan Pendidikan, dengan menjadikan Belu sebagai lokus intervensi terpadu di kawasan perbatasan.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meninjau langsung kondisi lapangan, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan akses digital, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Para peserta menegaskan pentingnya pendekatan strategis yang berbasis data, integratif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kemenko Polkam berkomitmen untuk terus mengawal program ini hingga seluruh wilayah Belu terbebas dari blank spot dan menjadi simbol kedaulatan digital Indonesia.

Forum ini dihadiri oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, pemangku kepentingan strategis: Kemenkomdigi, PLN, Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Smart, serta perwakilan dari jajaran OPD Kabupaten Belu.

You can share this post!