Kementerian Pertanian Luncurkan Panduan Kerja AKPSI 2025–2030 untuk Meningkatkan Tata Kelola Sawit
Jakarta, HAI SAWIT – Kementerian Pertanian Indonesia menyambut baik peluncuran Panduan Kerja Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) untuk periode 2025–2030. Acara ini berlangsung dalam rangka Musyawarah Nasional II AKPSI yang diadakan di Auditorium Kementerian Pertanian pada Selasa, 18 November 2025.
Panduan ini disusun untuk memberikan acuan kerja bagi pemerintah daerah penghasil sawit di seluruh Indonesia, dengan tujuan meningkatkan produktivitas serta memperbaiki struktur pengelolaan perkebunan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan tata kelola sawit di daerah menjadi lebih terarah dan efisien.
Plt Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, mengungkapkan apresiasinya terhadap peluncuran dokumen ini. Ia menilai bahwa panduan tersebut memberikan arah yang lebih jelas bagi daerah dalam membangun sektor sawit yang berkelanjutan.
"Panduan ini menunjukkan komitmen kuat dari daerah untuk membangun sektor sawit yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Kementerian Pertanian mengapresiasi inisiatif AKPSI yang sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat posisi petani, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global," ujarnya.
Dalam penjelasannya, Roni menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan petani sebagai salah satu fokus utama dalam tata kelola sawit yang lebih efektif. Ia mencatat bahwa penguatan kelembagaan, percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), serta peningkatan program peremajaan sawit (PSR) menjadi prioritas yang perlu diperhatikan.
Panduan kerja AKPSI ini mencakup enam bidang strategis, yaitu:
- Advokasi kebijakan publik
- Penguatan ekonomi daerah dan hilirisasi
- Pemberdayaan petani
- Tata kelola lingkungan
- Perluasan kemitraan dan diplomasi sawit
- Strategi komunikasi berbasis data
Seluruh bidang tersebut menjadi kerangka utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun tahapan implementasi program sawit. Kementerian Pertanian menilai bahwa panduan ini dapat memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam menangani berbagai isu terkait sawit, terutama yang berkaitan dengan produktivitas dan keberlanjutan lingkungan.
Roni menambahkan bahwa kementerian siap untuk mendukung upaya daerah dalam memperbaiki rantai produksi sawit agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. "Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dan memastikan bahwa daerah penghasil sawit mendapatkan dukungan penuh untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani," tutupnya.
Dengan peluncuran panduan ini, AKPSI berharap dapat menata ulang strategi pembangunan perkebunan serta memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertanian dalam program kerja jangka panjang.
