Layanan Administrasi Kependudukan Inklusif bagi Pekerja Sawit di Berau Diluncurkan
Pusat Online

Layanan Administrasi Kependudukan Inklusif bagi Pekerja Sawit di Berau Diluncurkan

Berau, HAISAWIT – Pemerintah Kabupaten Berau, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, meluncurkan program layanan administrasi kependudukan (adminduk) inklusif bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Peluncuran program ini berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau pada Kamis (16/10/2025).

Program ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk memudahkan akses layanan dasar bagi pekerja sawit yang tinggal di kawasan terpencil. Melalui inisiatif ini, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga dapat diperoleh langsung di lokasi kerja mereka.

Kendala Geografis dan Solusi yang Diberikan

Asisten I Sekretariat Kabupaten Berau, Muhammad Hendratno, yang mewakili Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas, menjelaskan bahwa banyak pekerja sawit menghadapi kendala geografis dalam mengurus dokumen resmi. "Kabupaten Berau memiliki sektor perkebunan kelapa sawit yang luas, dan sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor ini. Namun, banyak dari mereka mengalami kesulitan dalam mengakses layanan adminduk karena lokasi kerja yang jauh dari pusat kota," katanya.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menerapkan sistem jemput bola, di mana petugas akan mendatangi langsung kawasan perkebunan untuk melakukan pemutakhiran data dan penerbitan dokumen kependudukan. Program ini juga melibatkan perusahaan-perusahaan sawit di Berau sebagai mitra pelaksana.

Pentingnya Data Penduduk untuk Pembangunan

Hendratno menambahkan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas data penduduk, khususnya untuk pekerja di sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit. Data tersebut menjadi landasan penting bagi perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan program perlindungan sosial.

“Pemerintah Kabupaten Berau menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia adalah indikator utama keberhasilan pembangunan daerah,” ujarnya.

Bantuan untuk Mempercepat Pelayanan

Sebagai dukungan atas program ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan bantuan sebanyak 2.000 blangko KTP-el kepada Disdukcapil Berau. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan kependudukan dan menekan angka warga yang belum memiliki dokumen resmi.

Kegiatan ini juga menciptakan ruang kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan sawit di Berau dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih adil dan inklusif. Hendratno mengungkapkan rasa terima kasih kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendukung program ini.

Harapan untuk Masa Depan

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas jangkauan layanan publik di wilayah perkebunan. Program ini diharapkan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan untuk memastikan semua warga tercatat dalam sistem kependudukan nasional.

“Dengan kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama, mari kita wujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang benar-benar inklusif, menjangkau seluruh masyarakat Berau tanpa terkecuali,” tutup Hendratno.

You can share this post!