Menggali Kesempatan dan Tantangan bagi Penyandang Disabilitas Pasca ASEAN Para Games
ASEAN Para Games ke-13 yang berlangsung awal tahun ini berakhir dengan pencapaian yang signifikan. Tim Paralimpik Vietnam meraih 38 medali emas, 48 medali perak, dan 58 medali perunggu, menempati peringkat ke-5 secara keseluruhan, meskipun memiliki kontingen yang jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan persiapan profesional yang serius tetapi juga menunjukkan keberanian, kemauan, dan aspirasi atlet penyandang disabilitas Vietnam untuk menegaskan nilai mereka di panggung regional.
Di arena kompetisi, setiap penyelesaian, setiap angkatan, setiap poin yang dicetak adalah hasil dari mengatasi keterbatasan pribadi oleh atlet penyandang disabilitas, sehingga menyampaikan pesan positif tentang ketahanan dan keyakinan. Dari perspektif ini, olahraga telah menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menegaskan kemampuan sejati mereka, terlepas dari persepsi subjektif atau rasa kasihan.
Namun, kejayaan Olimpiade ini juga mendorong refleksi yang lebih luas. Para atlet yang berdiri di podium hanya mewakili sebagian kecil dari jutaan penyandang disabilitas di seluruh negeri. Di balik medali-medali itu terdapat realitas kehidupan yang keras: keterbatasan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, transportasi, ruang publik, dan kesempatan untuk integrasi sosial. Dari ranah olahraga, kisah ini menyoroti kebutuhan akan perawatan komprehensif bagi penyandang disabilitas melalui pendekatan yang lebih jangka panjang, terkoordinasi, dan substantif.
Melalui pengalamannya selama bertahun-tahun bekerja dengan penyandang disabilitas di tingkat akar rumput, Bapak Phung Xuan Quy, mantan Wakil Ketua Asosiasi Penyandang Disabilitas, Korban Agent Orange, dan Perlindungan Anak di Provinsi Quang Tri, meyakini bahwa kesenjangan terbesar saat ini bukanlah kurangnya kebijakan, melainkan aksesibilitas dan kesadaran sosial. Banyak kebijakan yang tepat telah dikeluarkan, tetapi ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan tersebut masih menghadapi banyak hambatan, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, transportasi, tempat kerja, dan layanan publik dasar.
Menurut Bapak Quy, meskipun pendekatan berbasis subsidi diperlukan, hal itu tidak cukup untuk membantu penyandang disabilitas keluar dari ketergantungan. "Yang paling dibutuhkan penyandang disabilitas adalah kesempatan kerja yang sesuai agar mereka dapat mandiri, mengurangi perasaan rendah diri, dan berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat." Bapak Quy percaya bahwa perluasan model pelatihan kejuruan yang terkait dengan kebutuhan pasar, bersamaan dengan peningkatan akses terhadap infrastruktur dan lingkungan kerja, akan menentukan efektivitas integrasi penyandang disabilitas.
Dalam konteks transformasi digital yang pesat, Bapak Quy secara khusus menekankan peran teknologi dan keterampilan digital. Menurutnya, selain sebagai alat pendukung, ini juga merupakan "pintu baru" yang membantu penyandang disabilitas mengatasi keterbatasan mobilitas, memperluas peluang kerja jarak jauh, dan mendekatkan produk dan layanan mereka ke pasar. "Ketika hambatan dihilangkan dan peluang diberikan dengan tepat, penyandang disabilitas benar-benar dapat berdiri di atas kaki mereka sendiri," tegas Bapak Quy.
Kesadaran ini semakin tercermin dalam pedoman Partai dan kebijakan serta hukum Negara, yang mengakui penyandang disabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, dengan hak penuh untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kepedulian terhadap penyandang disabilitas dianggap sebagai ukuran masyarakat yang beradab, terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan jaminan hak asasi manusia.
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 74/2025/QH15, yang berlaku mulai 1 Januari 2026, telah menambahkan peraturan khusus tentang pinjaman untuk penciptaan lapangan kerja, pelatihan, dan peningkatan keterampilan kejuruan bagi penyandang disabilitas dan mereka yang secara langsung merawat penyandang disabilitas berat. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran yang jelas dari dukungan berbasis subsidi ke penciptaan mata pencaharian, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif di pasar tenaga kerja.
Lebih lanjut, Keputusan No. 1190/QD-TTg yang menyetujui Program Bantuan bagi Penyandang Disabilitas untuk periode 2021-2030 dan kesimpulan Sekretaris Jenderal To Lam dalam Pemberitahuan No. 444-TB/VPTW tertanggal 5 Desember 2025, terus menekankan perlunya pergeseran dari pendekatan "perawatan kesehatan" ke pendekatan "inklusi sosial", yang bertujuan untuk menghilangkan prasangka, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberdayakan penyandang disabilitas.
Dalam kehidupan sosial, olahraga bagi penyandang disabilitas memainkan peran khusus. Lebih dari sekadar bentuk pelatihan dan kompetisi, olahraga menciptakan lingkungan bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kemampuan mereka, membangun kepercayaan diri, dan menetapkan kedudukan sosial mereka. Atlet tim nasional tidak hanya mewakili prestasi olahraga tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang kuat, menunjukkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan berkontribusi kepada masyarakat.
Kebijakan baru berdasarkan Keputusan No. 349/2025/ND-CP, yang berlaku mulai Februari 2026, dengan penyesuaian pada pelatihan, nutrisi, remunerasi, dan pekerjaan bagi pelatih dan atlet, menunjukkan pandangan yang semakin komprehensif tentang kesejahteraan di bidang olahraga berprestasi tinggi, termasuk olahraga untuk penyandang disabilitas.
Salah satu contoh paling jelas dari pendekatan yang memberdayakan penyandang disabilitas adalah kisah Ibu Luong Thi Minh Nguyet di Hanoi. Setelah mengalami cedera tulang belakang yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, alih-alih menyerah pada keterbatasan fisiknya, ia memilih untuk aktif berpartisipasi dalam pendidikan kejuruan, pengembangan mata pencaharian, dan pembangunan komunitas untuk penyandang disabilitas. Saat ini, ia memegang banyak peran, termasuk: Ketua dan CEO perusahaan sosial Khat Vong, Anggota Komite Eksekutif Komite Paralimpik Vietnam, Wakil Presiden Klub Cedera Tulang Belakang Vietnam, dan Anggota Asosiasi Penyandang Disabilitas Hanoi.
Sebagai seorang penyandang disabilitas, dan melalui pengalamannya bekerja dengan banyak penyandang disabilitas, Ibu Nguyet percaya bahwa hambatan terbesar bukanlah pada disabilitas fisik, tetapi pada "tembok tak terlihat" yang diciptakan oleh prasangka sosial, infrastruktur yang tidak dapat diakses, dan pendekatan dukungan yang seringkali didasarkan pada rasa kasihan. "Banyak pintu tertutup bukan karena penyandang disabilitas kurang mampu, tetapi karena masyarakat kurang percaya untuk memberi mereka kesempatan," kata Ibu Nguyet. Menurutnya, jika dukungan terbatas pada subsidi, penyandang disabilitas akan sangat sulit untuk keluar dari lingkaran setan ketergantungan; isu intinya adalah berinvestasi dalam pendidikan kejuruan, pekerjaan yang sesuai untuk setiap jenis disabilitas, dan membangun lingkungan kerja yang benar-benar dapat diakses.
Berdasarkan pengalamannya mengelola perusahaan sosial dan berpartisipasi dalam organisasi yang mewakili penyandang disabilitas, Ibu Nguyet menekankan bahwa dengan pelatihan yang tepat, akses terhadap teknologi dan pasar, banyak penyandang disabilitas dapat menstabilkan mata pencaharian mereka dan menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Lebih penting lagi, kepercayaan dan pemberdayaan membantu mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri, menegaskan peran mereka sebagai peserta aktif dalam masyarakat, dan dengan demikian menyebarkan nilai-nilai positif inklusi dan pembangunan berkelanjutan.
Pham Xuan Huy, seorang penyandang disabilitas lainnya di Hanoi, percaya bahwa meskipun medali di ajang tersebut membawa kebanggaan, hal itu tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan komunitas penyandang disabilitas. "Kami perlu diakui dengan hormat, memiliki kesempatan yang sama untuk pendidikan dan pekerjaan, serta lingkungan yang lebih baik untuk hidup mandiri dan berkontribusi kepada masyarakat," ungkap Huy.
Dari prestasi di ASEAN Para Games ke-13 hingga kisah nyata kehidupan, jelas bahwa tanggung jawab sosial terhadap penyandang disabilitas tidak berhenti pada momen kejayaan. Lebih penting lagi, sangat penting untuk terus menghilangkan hambatan yang terlihat maupun tidak terlihat, mulai dari kesadaran dan kebijakan hingga lingkungan hidup, sehingga penyandang disabilitas benar-benar diberi kesempatan, dipercaya, dan dapat berkembang secara komprehensif. Ini adalah tanggung jawab terhadap kelompok sosial dan juga ukuran kemanusiaan serta keberlanjutan pembangunan nasional.
