Myanmar Minta Negara Terkait Pulangkan Warganya yang Ditahan dalam Operasi Penindakan Penipuan Online
Operasi Penindakan Penipuan Siber di Myanmar
Myanmar telah lama dikenal sebagai pusat operasi penipuan siber yang menargetkan korban dari berbagai negara. Modus operandi yang umum digunakan adalah pendekatan romantis yang bertujuan membangun kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka ke skema investasi palsu. Berdasarkan perkiraan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, aktivitas penipuan ini diperkirakan menghasilkan pendapatan tahunan hampir USD 40 miliar bagi jaringan kriminal.
Jumlah Tahanan dan Proses Deportasi
Kolonel Min Thu Kyaw, Menteri Keamanan dan Urusan Perbatasan Pemerintah Negara Bagian Kayin, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.655 orang yang masih menunggu proses deportasi. Sebagian besar dari mereka ditahan di fasilitas olahraga kota dan bangunan yang dikuasai oleh Pasukan Penjaga Perbatasan Kayin serta kompleks penipuan yang telah dialihfungsikan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 500 orang adalah warga negara China, sedangkan sisanya terdiri dari warga negara Indonesia, Ethiopia, Vietnam, Kenya, dan India, dengan jumlah masing-masing kelompok berkisar antara 100 hingga 300 orang.
Kolonel Min juga mencatat bahwa keterlambatan dalam proses pemulangan sering kali dialami oleh warga negara asing dari negara-negara Afrika, yang tidak memiliki kedutaan besar di Myanmar atau Thailand. Hal ini menyebabkan proses deportasi dapat terhambat hingga lima bulan.
Operasi Terbaru dan Keterlibatan Milisi
Televisi pemerintah Myanmar, MRTV, baru-baru ini menyiarkan rekaman operasi penindakan di pusat-pusat penipuan di sekitar Myawaddy. Rekaman tersebut menunjukkan bangunan-bangunan yang dihancurkan menggunakan bahan peledak dan buldoser. Pemerintah militer Myanmar mengungkapkan bahwa operasi penindakan terbaru terhadap penipuan online dan judi online telah dimulai sejak awal September. Namun, para pengkritik berpendapat bahwa para pelaku utama di balik operasi penipuan masih tetap beroperasi di lokasi lain.
Di wilayah Myawaddy, terdapat pengaruh kuat dari sejumlah milisi etnis minoritas, termasuk Pasukan Penjaga Perbatasan yang didukung oleh militer. Pasukan ini telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan tentara, sementara Persatuan Nasional Karen, yang merupakan bagian dari perlawanan nasional terhadap kekuasaan militer, juga aktif di kawasan tersebut. Meskipun Pasukan Penjaga Perbatasan mengklaim keterlibatan mereka dalam operasi penindakan, banyak yang percaya bahwa mereka sebelumnya memberikan perlindungan kepada operator penipuan. Pemerintah militer juga menuduh Persatuan Nasional Karen memiliki keterkaitan dengan pusat-pusat penipuan, berdasarkan laporan transaksi properti. Namun, kedua kelompok tersebut membantah semua tuduhan keterlibatan dalam operasi penipuan.
