Laporan terbaru dari Komisi AS-Tiongkok mengungkap bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah memanfaatkan pusat penipuan online yang beroperasi di Myanmar untuk memperluas pengaruh diplomatik dan keamanan serta mencuri data warga Amerika Serikat.
Dalam laporan yang diterbitkan oleh Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok tahun 2025, dijelaskan bahwa sindikat kriminal Tiongkok telah membangun jaringan pusat penipuan yang luas di Asia Tenggara, dengan Myanmar sebagai lokasi utama. Pusat-pusat ini tidak hanya berfungsi untuk melakukan penipuan, tetapi juga sebagai lokasi perbudakan modern di mana pekerja yang diperdagangkan paksa terpaksa terlibat dalam penipuan online, termasuk skema penipuan investasi dan kripto yang menargetkan korban di seluruh dunia.
Industri penipuan ini mengalami pertumbuhan pesat setelah kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021, khususnya di Negara Bagian Karen, Negara Bagian Shan, serta wilayah perbatasan lainnya yang memiliki pengawasan pemerintah yang lemah. Banyak dari pusat-pusat ini dioperasikan dari kompleks kasino atau kawasan komersial yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi tinggi, termasuk jaringan komputer canggih dan perangkat Satelit Starlink.
Korban yang berasal dari Tiongkok, Asia Tenggara, Asia Selatan, hingga Afrika sering kali direkrut dengan janji pekerjaan, hanya untuk kemudian dipenjara dan dipaksa bekerja berjam-jam di lingkungan yang keras. Mereka menghadapi kekerasan fisik jika melawan. Pusat-pusat ini juga menargetkan warga Amerika dan Tiongkok, dengan total kerugian yang mencapai puluhan miliar dolar setiap tahunnya.
Kelompok-kelompok perlawanan bersenjata setempat memainkan peran penting dalam memberikan akses kepada Tiongkok terhadap infrastruktur dan sumber daya alam yang diperlukan untuk proyek Belt and Road Initiative (BRI). Meskipun banyak kerugian finansial yang dialami oleh warga Tiongkok akibat penipuan ini, Beijing sebelumnya memilih untuk menoleransi keberadaan pusat-pusat ini. Namun, meningkatnya kerugian tersebut akhirnya mendorong pemerintah Tiongkok untuk menekan junta Myanmar agar menutup operasi penipuan.
Seiring dengan penurunan kerugian akibat penipuan di Tiongkok hingga 30 persen pada tahun 2024, kerugian di Amerika Serikat justru melonjak hingga 40 persen. Sindikat kriminal mulai merekrut pekerja yang fasih berbahasa Inggris untuk menargetkan warga Amerika dan Eropa, yang dianggap lebih menguntungkan dan tidak membawa tekanan langsung dari Beijing.
Beberapa pelaku kriminal yang terlibat dalam jaringan ini memiliki hubungan, baik terbuka maupun tersembunyi, dengan PKT. Dengan mendukung proyek BRI di Myanmar dan menyebarkan propaganda PKT, mereka menjadikan operasi penipuan ini sebagai alat untuk memperluas pengaruh diplomatik dan ekonomi Tiongkok.
Salah satu tokoh utama dalam skandal ini adalah Wan Kuok-koi, yang dikenal dengan julukan “Broken Tooth”. Setelah menjalani hukuman penjara, ia membangun kembali jaringannya dan bekerja sama dengan kelompok etnis bersenjata untuk mengembangkan Zona Dongmei yang awalnya dipromosikan sebagai tujuan wisata, namun kemudian beralih fungsi menjadi pusat penipuan.
PKT juga memanfaatkan isu penipuan sebagai alasan untuk meningkatkan kehadiran aparat keamanan mereka di kawasan tersebut. Melalui strategi “dari dalam ke luar,” Beijing berusaha memperluas pengaruhnya dalam penegakan hukum di negara-negara tetangga. Laporan menunjukkan bahwa Asia Tenggara berfungsi sebagai uji coba untuk taktik yang akan diterapkan di wilayah lain seperti Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah.
Untuk meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum, Tiongkok juga mendekati negara-negara seperti Laos dan Kamboja. Pada tahun 2023, Tiongkok dan Laos sepakat untuk memperdalam kerja sama penegakan hukum, sementara Kamboja berkomitmen untuk memperluas operasi gabungan dalam menindak jaringan kriminal.
Pada bulan November, Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia meluncurkan Satuan Tugas Anti-Pusat Penipuan yang bertujuan untuk memberantas pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara. Operasi ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah, termasuk FBI dan Departemen Kehakiman, yang berfokus pada memutus akses sindikat ke infrastruktur digital AS dan menutup situs serta akun yang digunakan untuk menargetkan korban.
Tim khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ini telah melakukan langkah-langkah terhadap kompleks-kompleks penipuan, termasuk penyitaan situs dan perangkat yang digunakan dalam operasi. Pejabat federal AS menyatakan bahwa inisiatif ini akan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mengganggu jaringan kriminal serta memulihkan dana yang dicuri, dengan harapan dapat menahan pengaruh PKT dan melindungi warga Amerika dari pencurian data yang lebih lanjut.