Pelantikan KADIN Kaltim Dukung Pembangunan Ekonomi IKN Nusantara
Gerbangkaltim.com, Nusantara – Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2025–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara, Senin (2/3/2026). Prosesi ini menjadi simbol kuat keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pusat pemerintahan baru Indonesia.
Pelantikan yang digelar di kawasan strategis ibu kota negara tersebut dihadiri Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie. Dalam sambutannya, ia menilai Kalimantan Timur memiliki posisi krusial sebagai motor penggerak ekonomi nasional, terutama dengan hadirnya Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru. Menurutnya, sektor energi terbarukan, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), memiliki prospek besar untuk dikembangkan di wilayah ini.
Ketua KADIN Kalimantan Timur periode 2025–2030, Putri Ananda Nur Ramadhani, menyatakan komitmennya mendorong pelaku usaha daerah agar adaptif dan berdaya saing dalam menyongsong percepatan pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa Kalimantan Timur kini tidak lagi semata dikenal sebagai daerah berbasis sumber daya alam, tetapi telah bertransformasi menjadi simpul strategis pembangunan nasional.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, mengapresiasi pemilihan Nusantara sebagai lokasi pelantikan. Ia menekankan pentingnya adaptabilitas, kolaborasi, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama dunia usaha dalam mendukung konsep kota hutan yang diusung IKN. Menurutnya, transformasi ekonomi di Nusantara hanya dapat berjalan optimal melalui partisipasi aktif pengusaha lokal yang mampu bersaing secara nasional maupun global.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut pelantikan di IKN bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat peran KADIN dalam menangkap peluang investasi di sektor energi, infrastruktur, dan pengembangan kawasan ekonomi.
Pengukuhan kepengurusan baru ini diharapkan mempererat sinergi antara pemerintah daerah, Otorita IKN, dan pelaku usaha guna membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Nusantara.
