Pemerintah Fokus Kembangkan Kawasan Perbatasan sebagai Pusat Ekonomi Baru
Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan perbatasan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rencana pembangunan 2025–2029. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) mengenai Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Bogor pada 18 November 2025.
Rakorendal ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program lintas sektor. Tujuannya adalah agar pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya memperkuat kedaulatan, tetapi juga menumbuhkan pusat ekonomi baru yang produktif.
Pernyataan Pejabat Terkait
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, yang juga merupakan Ketua Pengarah BNPP RI, menyampaikan bahwa semua program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
"Seluruh program pembangunan perbatasan harus dikoordinasikan secara terpadu agar efektif memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan bangsa," ungkap Djamari.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Ia menggarisbawahi bahwa penyelesaian batas negara dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus diiringi dengan pembentukan ekosistem ekonomi yang mendukung aktivitas perdagangan.
Rencana Pengembangan PLBN
Tito Karnavian menambahkan bahwa rencana penambahan 11 PLBN baru diharapkan dapat memperkuat arus barang dan jasa. "PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, tetapi juga merupakan wajah pelayanan pemerintah," katanya.
Saat ini, BNPP RI telah menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian 15 PLBN sebagai bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2019. Keberadaan PLBN tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sinergi Antarkementerian
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi, menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian dan lembaga dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju dan kompetitif. Ia menyatakan bahwa sinergi adalah kunci keberhasilan pembangunan di daerah perbatasan.
Kegiatan Rakorendal 2025 dihadiri oleh 18 gubernur dari provinsi perbatasan serta para bupati dan wali kota yang membidangi pengelolaan batas wilayah negara. BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 204 kecamatan prioritas selama periode RPJMN 2025–2029.
Dengan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah, BNPP optimis pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia akan semakin tangguh dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar negara.
