Pemerintah Kabupaten Siak Usulkan Pembentukan Sekretariat Khusus untuk Tingkatkan Capaian ISPO Petani Sawit
Pemerintah Kabupaten Siak tengah menyiapkan langkah-langkah percepatan untuk meningkatkan capaian Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang saat ini tercatat hanya sekitar 1.226 hektare, atau sekitar 0,6 persen dari total potensi yang ada. Kondisi ini mengharuskan adanya pendampingan teknis bagi para petani sawit di daerah tersebut.
Dalam upaya tersebut, diadakan forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berfungsi sebagai ruang koordinasi antara pemerintah, petani, dan koperasi. Forum ini membahas program peremajaan sawit rakyat yang saat ini mencakup sekitar 220.974 hektare dari total perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak.
Pernyataan Bupati Siak
Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengungkapkan bahwa masih banyak kendala administratif dalam pengajuan program peremajaan sawit rakyat (PSR), termasuk pemenuhan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi standar ISPO. Dalam paparannya, Bupati Afni menegaskan pentingnya forum ini untuk menjadi wadah pendampingan yang lebih terstruktur bagi petani yang menghadapi hambatan teknis.
“Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian,” ujar Bupati Afni dalam sesi forum yang berlangsung pada hari Jumat, 28 November 2025.
Usulan Pembentukan Sekretariat
Untuk mendukung upaya tersebut, Bupati Afni mengusulkan pembentukan sekretariat di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) agar tersedia ruang konsultasi yang dapat diakses oleh petani dan koperasi, terutama dalam persiapan dokumen PSR dan persyaratan ISPO. “Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan,” tambahnya.
Tantangan di Lapangan
Di lapangan, tantangan utama yang dihadapi adalah penyusunan dokumen teknis. Banyak petani melaporkan kesulitan dalam membuat peta, gambar, atau perhitungan sarana dan prasarana yang menjadi syarat untuk pengajuan. Andi Darmawan, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, menekankan bahwa dukungan lintas dinas sangat diperlukan untuk mempercepat proses yang selama ini terhambat karena kendala teknis.
“Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke Dinas Pekerjaan Umum untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan,” ujar Andi.
Usulan pembentukan sekretariat ini diharapkan dapat menjadi langkah terbaru dari pemerintah daerah dalam membantu petani sawit untuk memenuhi syarat administrasi ISPO dan mempercepat proses pengajuan program peremajaan.
