Pemerintah Kabupaten Sinjai Rancang Skema Pembukaan Lahan Sawit Terintegrasi dengan Kebijakan Nasional
Pemerintah Kabupaten Sinjai sedang merancang skema pembukaan lahan kelapa sawit yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pembangunan sektor sawit yang berkelanjutan di daerah.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Pleno Perumusan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) yang berlangsung di Gedung B Kantor Bupati Sinjai pada hari Selasa, 28 Oktober 2025. Rapat ini dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai. Forum ini dihadiri oleh tim penyusun RAD-KSB dari berbagai instansi pemerintah daerah.
RAD-KSB Sinjai disusun sebagai dokumen perencanaan strategis untuk mengarahkan pengembangan perkebunan sawit agar lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Setiap kebijakan yang diusulkan diharapkan sejalan dengan program nasional serta mendapatkan dukungan lintas sektor.
Dalam forum tersebut, dibahas isu-isu penting terkait kondisi eksisting sektor sawit di Sinjai, termasuk kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kestabilan harga tandan buah segar.
Asisten II Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar, menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat agar kebijakan sawit di daerah dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih. "Setiap kebijakan yang diambil dalam optimalisasi Program Perkebunan Kelapa Sawit ini harus terintegrasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan agar setiap tantangan yang ada dapat dicarikan solusi yang optimal serta sejalan dengan Program Nasional," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kesiapan lahan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program sawit di Sinjai. Kesiapan lahan dianggap penting untuk memastikan kelancaran tahapan berikutnya. "Hal paling strategis adalah memastikan terlebih dahulu ketersediaan lahan yang cukup dalam program Perkebunan Sawit di Kabupaten Sinjai," tambahnya.
Pembahasan mengenai ketersediaan lahan menjadi fokus utama dalam rancangan RAD-KSB, di mana pemerintah daerah menilai perlunya sinkronisasi dengan tata ruang wilayah dan kebijakan pembangunan berkelanjutan nasional.
