Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut Percepat Akses Internet untuk Atasi Blank Spot
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah sepakat untuk mempercepat pemerataan akses internet di wilayah tersebut. Langkah ini mencakup penggunaan satelit SATRIA-1, pembangunan menara base transceiver station (BTS) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), serta perluasan jaringan fiber optik. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah blank spot yang masih ada di Provinsi Sumatera Utara.
Pentingnya Sinergi Lintas Pihak
Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam upaya ini. Ia menyatakan bahwa Sumatera Utara merupakan provinsi strategis yang berperan sebagai pintu gerbang kawasan barat Indonesia. Memperkuat konektivitas digital di Sumut diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Namun, tantangan disparitas digital di daerah pesisir, pedalaman, dan kepulauan perlu segera diatasi melalui kerja sama lintas sektor.
Komitmen untuk Transformasi Digital
Achmad Fadly, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah. Ia mencatat bahwa masih ada lebih dari 20 persen wilayah yang belum terjangkau sinyal. Dukungan dari berbagai pihak seperti Komisi Digital (Komidigi), BAKTI, dan operator telekomunikasi sangat penting. Salah satu inisiatif yang akan diluncurkan adalah program internet gratis di ruang publik yang dijadwalkan mulai Januari 2026.
Kesepakatan dalam Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi yang diadakan menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain:
- Pemetaan blank spot berdasarkan kebutuhan daerah.
- Relokasi titik SATRIA-1 untuk optimalisasi jaringan.
- Penyediaan akses internet publik gratis.
- Penataan jaringan fiber optik untuk memperkuat infrastruktur.
Kemenko Polkam berkomitmen untuk mendorong harmonisasi regulasi dan penyederhanaan proses perizinan guna mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang merata dan berkelanjutan.
Keberlanjutan dan Keadilan Digital
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa pemerataan akses internet di Sumut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek keadilan digital bagi masyarakat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
