NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Kongres Amerika Serikat kini tengah menginvestigasi penggunaan perangkat internet satelit Starlink di Myanmar, di mana perangkat tersebut ditemukan di sejumlah pusat penipuan daring. Temuan ini terungkap setelah militer Myanmar melakukan penggerebekan di KK Park, salah satu kompleks penipuan terbesar di negara tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2025.
Dalam penggerebekan tersebut, militer menyita 30 perangkat penerima Starlink dan menemukan sekitar 2.200 pekerja yang terlibat dalam aktivitas penipuan online. Selain itu, 15 warga China juga ditahan karena terlibat dalam perjudian ilegal dan penipuan.
Menurut laporan investigasi dari Agence France-Presse (AFP), jumlah perangkat Starlink yang disita hanya merupakan sebagian kecil dari total perangkat yang ada di kawasan tersebut. Foto satelit dan drone menunjukkan hampir 80 antena Starlink terpasang di atap salah satu bangunan di KK Park.
Data dari registri internet Asia, APNIC, menunjukkan bahwa Starlink, yang sebelumnya tidak terdaftar di Myanmar, mendadak menjadi penyedia internet terbesar di negara itu dalam waktu tiga bulan. Layanan ini tercatat menduduki posisi teratas sebagai penyedia internet dari 3 Juli hingga 1 Oktober 2025, meskipun belum memiliki izin resmi untuk beroperasi di Myanmar.
Menanggapi laporan tersebut, Komite Ekonomi Bersama Kongres AS telah memulai penyelidikan untuk mengeksplorasi sejauh mana Starlink terlibat dalam menyediakan akses internet bagi jaringan kriminal di Myanmar. Senator Maggie Hassan, yang memimpin penyelidikan, meminta Elon Musk untuk memblokir akses Starlink di kompleks-kompleks penipuan.
"Sebagian besar orang mungkin menyadari meningkatnya pesan, panggilan, dan email penipuan akhir-akhir ini. Namun mereka mungkin tidak tahu bahwa para kriminal transnasional di belahan dunia lain dapat melakukan aksi itu dengan menggunakan akses internet Starlink," ujar Hassan.
Dia juga mengirimkan surat kepada Musk berisi 11 pertanyaan mengenai peran Starlink dalam operasi penipuan di Asia Tenggara. Erin West, mantan jaksa siber California yang kini memimpin kelompok Operation Shamrock, menyebut temuan ini sangat mengkhawatirkan dan menyatakan bahwa sebuah perusahaan Amerika seharusnya tidak membiarkan hal ini terjadi.
Laporan terbaru dari PBB memperkirakan bahwa sekitar 120.000 orang dipaksa bekerja dalam pusat-pusat penipuan daring di Myanmar, banyak di antaranya merupakan korban perdagangan manusia. Para pekerja mengaku mengalami kekerasan dan dipaksa bekerja berjam-jam untuk menipu korban di seluruh dunia melalui berbagai platform.
Kementerian Keuangan AS menyebutkan bahwa warga Amerika menjadi salah satu target utama penipuan di Asia Tenggara, dengan kerugian mencapai 10 miliar dollar AS pada tahun 2024, meningkat 66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain Myanmar, pusat penipuan juga beroperasi di Kamboja, Laos, dan Thailand, namun Myanmar menjadi fokus utama karena skala dan brutalitas sistem kejahatannya.
Industri penipuan ini telah menjadi bagian dari ekonomi gelap Myanmar, bersamaan dengan perdagangan narkoba dan pertambangan ilegal, serta diyakini membantu pendanaan kelompok bersenjata di tengah konflik yang terjadi setelah kudeta militer 2021. Meskipun pemerintah China, Thailand, dan Myanmar telah berjanji untuk menumpas pusat-pusat penipuan, penyelidikan menunjukkan bahwa bangunan baru di kawasan Myawaddy, yang diduga menjadi pusat operasi baru, kini dilengkapi dengan antena Starlink.