Pertimbangan Budaya dan Lingkungan dalam Pengembangan Perkebunan Sawit di Papua
Jakarta, HAISAWIT – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Pusaka Bentala Rakyat mengadakan diskusi publik untuk menyebarluaskan hasil riset mengenai dampak sosial dan ekologis dari praktik perkebunan di Papua pada Rabu (28/01/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog antara para peneliti dan masyarakat adat mengenai tata kelola pembangunan berbasis sumber daya alam.
Diskusi dilaksanakan secara hibrida di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta. Desmiwati, peneliti dari Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) BRIN, menyampaikan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan secara mendalam.
Keterlibatan aktif masyarakat lokal dianggap sebagai kunci untuk memastikan bahwa investasi di sektor perkebunan dapat berjalan secara harmonis. Desmiwati menekankan bahwa karakteristik wilayah Papua memiliki kompleksitas tersendiri terkait dengan status kepemilikan tanah, yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.
Prinsip Kebijakan Pembangunan
Dalam forum tersebut, Desmiwati menjelaskan prinsip dasar yang harus menjadi landasan setiap kebijakan pembangunan ekonomi di Papua. Tujuannya adalah agar pertumbuhan industri dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. "Pengembangan ekonomi di Papua harus dilakukan secara humanis dan berkeadilan agar tidak memperdalam ketimpangan," jelasnya.
Poin-Poin Penting Riset
Beberapa poin penting yang dihasilkan dari riset dan disampaikan dalam diskusi meliputi:
- Pentingnya penerapan prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan (free, prior and informed consent/FPIC) dalam setiap rencana pengembangan konsesi lahan industri.
- Optimalisasi skema kemitraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di sekitar kawasan operasional perusahaan.
- Peningkatan perlindungan ekosistem hutan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kedaulatan pangan bagi warga lokal.
Dinamika dan Tantangan Industri
Peneliti BRIN lainnya, Lukas Rumboko Wibowo, membahas dinamika industri kayu yang kini mulai berfokus pada Papua. Perpindahan ini terjadi seiring dengan pergeseran pemanfaatan lahan hutan di wilayah lain. Lukas mencatat tantangan dalam manajemen distribusi manfaat ekonomi agar lebih merata, khususnya di wilayah adat Moi, Kabupaten Sorong, di mana diperlukan kebijakan yang mampu menyelaraskan kepentingan investasi dengan kebutuhan sosial masyarakat lokal.
Pentingnya Transparansi dan Evaluasi
Franky Samperante, yang berfokus pada advokasi, menekankan perlunya transparansi dalam tata kelola lahan. Sosialisasi yang masif diperlukan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam skema pengembangan industri perkebunan. Di sisi lain, perwakilan masyarakat adat, Desi Mansinau, mengungkapkan harapan agar skema kebun plasma dievaluasi untuk memberikan dampak ekonomi yang positif.
BRIN memosisikan riset sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan, memastikan bahwa aktivitas ekonomi di Papua menghormati hak-hak konstitusional warga. Data hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi tata kelola lahan, dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan industri sawit dan pelestarian nilai-nilai lokal.
