PP Muhammadiyah Soroti Keterlambatan Pemerintah Pusat dalam Penanganan Bencana di Aceh
Bencana kemanusiaan yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memunculkan keprihatinan terhadap respons pemerintah pusat. Dalam sebuah konferensi pers virtual, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menyoroti lambatnya pemerintah pusat dalam menetapkan status darurat nasional yang dinilai berdampak serius terhadap penanganan bencana di daerah tersebut.
Busyro mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Aceh dan wilayah sekitarnya tidak bisa sepenuhnya diandalkan kepada pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menangani bencana mengalami banyak keterbatasan, sehingga diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.
"Keterlambatan dari pemerintah pusat untuk menentukan status darurat kemanusiaan secara nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini memiliki banyak konsekuensi," jelas Busyro dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin, 15 Desember 2025.
Menurut Busyro, keterlambatan tersebut telah mendorong Pemerintah Aceh untuk meminta bantuan langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengirim surat kepada lembaga-lembaga PBB yang berbasis di Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
"Kami menghimbau kepada masyarakat di lokasi bencana untuk tidak sepenuhnya mengandalkan pemerintah pusat yang terbukti lambat dalam tindakan. Namun, kami juga ingin menekankan pentingnya inisiatif lokal, seperti berkirim surat ke lembaga PBB untuk meminta bantuan," tambahnya.
Busyro juga meminta klarifikasi mengenai penyebab keterlambatan pemerintah pusat dan dampaknya terhadap penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan tetap memberikan masukan yang konstruktif dan solutif terkait situasi ini.
Di akhir pernyataannya, Busyro menyebutkan adanya diskusi di Yogyakarta dan Jakarta mengenai langkah-langkah solusi atas tragedi kemanusiaan yang telah mencapai tingkat darurat di Sumatra. Salah satu ide yang muncul adalah pelaksanaan program dana makan bergizi gratis untuk membantu masyarakat yang terdampak.
