Sinkronisasi BSN dan Kemenperin, Akreditasi ISPO Hilir Kini Lebih Ketat
Sumber Foto: HaiSawit
Pusat Online

Sinkronisasi BSN dan Kemenperin, Akreditasi ISPO Hilir Kini Lebih Ketat

Portal Media Online - Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadakan rapat untuk membahas persyaratan tambahan akreditasi Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sektor hilir. Rapat yang berlangsung pada 24 Februari 2026 ini bertujuan memperkuat sistem keberlanjutan sawit nasional melalui kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Awal Kejadian

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 38 Tahun 2025, yang mengatur sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan untuk sektor industri hilir. Fokus utama dalam pembahasan adalah sinkronisasi regulasi guna menjamin kredibilitas produk turunan kelapa sawit Indonesia.

Perkembangan

Pembahasan teknis dalam rapat mencakup penyusunan rancangan persyaratan akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) K-08.08 yang akan menjadi acuan resmi bagi lembaga sertifikasi dalam melaksanakan audit pada perusahaan pengolahan produk turunan sawit. Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito, menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan sejalan dengan perubahan terbaru untuk memastikan standar keberlanjutan Indonesia diakui secara internasional.

Koordinasi lintas lembaga juga menjadi kunci untuk menyelaraskan persepsi antar pemangku kepentingan. Sistem data terintegrasi diharapkan mempermudah implementasi sertifikasi yang lebih efektif dan transparan. Beberapa poin penting dalam penguatan skema akreditasi ISPO hilir mencakup penyusunan standar teknis, sinkronisasi data lembaga sertifikasi, serta penerapan prinsip biaya layanan mandiri bagi perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi.

Kondisi Terakhir

Sektor industri hilir kelapa sawit yang menjadi sasaran sertifikasi mencakup pengolahan lanjutan, seperti industri kemurgi, oleokimia, dan produsen pakan ternak. Pemerintah menerapkan mekanisme layanan berbasis permohonan dengan prinsip user pays principle, di mana biaya sertifikasi dibebankan kepada perusahaan yang mengajukan penilaian kesesuaian. Kredibilitas sertifikasi ISPO sektor hilir diharapkan dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan pasar global yang semakin selektif dan menjamin bahwa produk hilir diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.