Trump Beri Iran Tenggat 10 Hari untuk Kesepakatan Nuklir
Siap – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menaikkan tensi di Timur Tengah. Ia memberi Iran waktu sekitar 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya.
Jika tidak, Washington mengisyaratkan langkah yang lebih keras.
Pernyataan itu muncul di tengah penumpukan besar kekuatan militer AS di kawasan. Situasi ini memicu spekulasi bahwa konflik terbuka bisa terjadi sewaktu-waktu.
"Iran harus membuat kesepakatan mengenai program nuklirnya atau 'hal-hal yang sangat buruk' akan terjadi," kata Trump, Kamis (19/2/2026), dilansir Reuters.
Trump menegaskan bahwa negosiasi masih berlangsung.
Namun, ia menuntut hasil yang konkret dan bermakna. Bagi Washington, waktu tidak lagi panjang.
Tenggat 10 Hari dan Sinyal Aksi Militer
Trump tidak menyebut secara detail bentuk tindakan yang akan diambil. Meski begitu, nada peringatannya jelas.
Ketika ditanya soal tenggat waktu, Trump menjawab, "Anda akan mengetahuinya dalam sekitar 10 hari ke depan".
"Saya pikir itu waktu yang cukup, 10, 15 hari, kurang lebih itu batas maksimal," tegasnya.
Pernyataan ini mempertegas tekanan politik terhadap Teheran.
Sebelumnya, Trump juga menyinggung serangan udara AS pada Juni lalu.
Ia mengatakan potensi nuklir Iran telah "dihancurkan secara besar-besaran".
"Kami mungkin harus melangkah lebih jauh atau mungkin tidak," tuturnya.
Kalimat itu membuka ruang spekulasi.
Apakah AS akan kembali melakukan serangan terbatas?
Ataukah opsi sanksi tambahan menjadi pilihan utama? Trump belum merinci.
Di sisi lain, pernyataan keras tersebut juga bisa dibaca sebagai strategi negosiasi.
Dengan tenggat yang jelas, Washington berusaha mempercepat keputusan Iran.
Namun, tekanan semacam ini juga berisiko.
Iran dikenal tidak mudah tunduk pada ultimatum terbuka, terlebih jika menyangkut isu kedaulatan nasional.
Negosiasi Berjalan, Perbedaan Masih Ada
Perunding dari Iran dan AS telah bertemu pada Selasa.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyebut kedua pihak telah menyepakati "prinsip-prinsip panduan".
Pernyataan itu sempat memunculkan harapan bahwa jalur diplomasi masih terbuka.
Namun, sehari kemudian, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan kedua pihak masih berbeda pendapat dalam sejumlah isu.




