Pesan Prabowo di Sidang Kabinet: Fokus pada Kebocoran Ekonomi dan Negara Kesejahteraan
Portal Media Online - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sepuluh poin penting dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara. Dalam pidato hampir dua jam, Prabowo mengevaluasi perjalanan pemerintahan selama 20 bulan dan memaparkan arah kebijakan ekonomi yang akan menjadi fokus ke depan.
Awal Kejadian
Prabowo menekankan bahwa kebocoran ekonomi merupakan persoalan mendasar yang menghambat kemajuan Indonesia. Ia mengidentifikasi praktik under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan sebagai faktor utama, dengan nilai kebocoran mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun menurut data lembaga internasional. Ia menilai kerugian tersebut lebih besar dibanding isu fiskal dan efisiensi anggaran.
Perkembangan
Dalam pidatonya, Prabowo merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang produksi penting dan kekayaan alam harus dikuasai negara demi kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah, termasuk pembentukan Danantara dan sistem ekspor satu pintu. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dipertahankan sebagai langkah untuk memenuhi kewajiban negara dalam memberikan makanan kepada kelompok rentan.
Prabowo menyatakan bahwa Danantara adalah pencapaian terbesar pemerintahannya, dengan sovereign wealth fund yang memiliki nilai aset lebih dari US$1 triliun. Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berfungsi sebagai pengawasan ekspor nasional, yang diharapkan dapat mengurangi praktik manipulasi harga di pasar.
Lebih jauh, Prabowo menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial dan mengurangi birokrasi. Ia juga menekankan peran Koperasi Desa Merah Putih dalam memperpendek rantai distribusi agar hasil pertanian dapat lebih dinikmati oleh masyarakat.
Di akhir pidato, Prabowo mengajak kabinet untuk tidak hanya fokus pada kekurangan tetapi juga mengakui capaian yang telah diraih, sambil menegaskan pentingnya penyederhanaan regulasi dan deregulasi dalam upaya reformasi birokrasi.
Kondisi Terakhir
Pidato Prabowo diharapkan menjadi kerangka komunikasi politik pemerintah menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, dengan menekankan kebijakan-kebijakan yang mendukung kedaulatan ekonomi nasional.
