Dewan Perdamaian Trump Berlangsung di AS, Fokus Rekonstruksi Gaza

Washington D.C. menjadi sorotan dunia pada Kamis, 19 Februari 2026, ketika Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan perdananya. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas rekonstruksi Jalur Gaza pasca-konflik, bantuan kemanusiaan, serta rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Namun, inisiatif ini disambut dengan reaksi beragam dari komunitas internasional, dengan sejumlah negara menyatakan dukungan sementara yang lain menolak bergabung karena kekhawatiran akan potensi melemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dewan Perdamaian ini merupakan bagian integral dari Rencana Perdamaian Komprehensif 20 Poin Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza, yang telah disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) pada November lalu. Meskipun resolusi tersebut menyambut pembentukan dewan ini sebagai badan transisi untuk pembangunan kembali Gaza, mandatnya terbatas dan hanya berlaku hingga akhir 2027. Pembentukan dewan ini secara resmi dilakukan pada Januari 2026 di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, di mana piagam pendiriannya diratifikasi.

Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id

Partisipasi Global dan Kehadiran Indonesia

Lebih dari dua lusin negara telah menyatakan diri sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian, termasuk sekutu utama Washington di Timur Tengah seperti Israel, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Yordania, Kuwait, Maroko, Turki, dan Uni Emirat Arab. Dari kawasan lain, negara-negara seperti Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Hongaria, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Uzbekistan, dan Vietnam juga turut bergabung.

Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga telah mengumumkan bergabung dengan Dewan Perdamaian pada 22 Januari 2026, menegaskan dukungannya terhadap hak penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina sesuai hukum internasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan dijadwalkan akan menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian di Amerika Serikat. Selain anggota penuh, lebih dari 20 negara lain, termasuk Italia, Yunani, Korea Selatan, dan Uni Eropa, hadir sebagai “pengamat”.

Penolakan dan Kritik dari Sekutu Utama

Di sisi lain, sejumlah sekutu utama AS di Eropa, seperti Inggris, Jerman, Prancis, Norwegia, Swedia, Spanyol, Slovenia, dan Ukraina, menolak undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa inisiatif tersebut berpotensi melemahkan peran PBB dalam diplomasi global dan merusak arsitektur keamanan internasional. Vatikan juga secara tegas menolak partisipasi, dengan Sekretaris Negara Takhta Suci, Kardinal Pietro Parolin, menyatakan bahwa penyelesaian krisis global seharusnya dilakukan melalui PBB. Undangan untuk Kanada bahkan ditarik kembali setelah Perdana Menteri Mark Carney menyampaikan kritik terhadap dewan tersebut.

Agenda dan Komitmen Pendanaan

Pertemuan perdana ini fokus pada upaya rekonstruksi dan stabilisasi Gaza yang hancur akibat konflik. Presiden Trump mengumumkan bahwa negara-negara anggota telah menjanjikan lebih dari 5 miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi di Gaza. Namun, angka ini masih jauh dari perkiraan 70 miliar dolar AS yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah Palestina tersebut. Selain itu, pengerahan ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza juga menjadi bahasan utama. Rencana pembangunan pangkalan militer berkapasitas 5.000 personel di Gaza untuk ISF juga telah terungkap.

Kontroversi dan Kekhawatiran

Dewan Perdamaian ini tidak lepas dari kontroversi. Kritik utama menyoroti potensi dewan ini untuk menjadi alternatif PBB, serta kekuasaan eksekutif yang luas bagi ketuanya, Donald Trump, termasuk kemampuan untuk memveto keputusan dan memberhentikan anggota. Ketiadaan representasi Palestina langsung di dewan utama juga menjadi perhatian, meskipun Kepala Komisioner Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), Ali Shaath, hadir dalam pertemuan tersebut. Kehadiran Israel, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menghadapi surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan perang, juga memicu perdebatan. Para analis memperingatkan bahwa rencana ini berisiko mengulang kesalahan masa lalu dan dapat menghambat aspirasi negara Palestina yang bersatu.

Anggota Dewan Eksekutif Dewan Perdamaian meliputi sejumlah tokoh penting seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan Perwakilan Tinggi untuk Gaza Nickolay Mladenov. Meskipun demikian, gencatan senjata di Gaza masih rapuh, dengan kedua belah pihak saling menuduh pelanggaran, dan pertanyaan besar tetap menggantung mengenai perlucutan senjata Hamas serta penarikan pasukan Israel.